Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 | 2009

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. nomor 9 & 10 tahun 2008 tentang perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 & 3 th. 2005 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. nomor 9 & 10 tahun 2008 tentang perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 2 & 3 th. 2005 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota tahun 2008. | 2008

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah | 2006

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur

Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur | 1968

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah | 2010

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 2009

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 2007

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. | 2007

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2008. | 2007

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tahun 2007 | 2007

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam negeri R.I. nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional

Peraturan Menteri Dalam negeri R.I. nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional | 2007

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. nomor 26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. nomor 26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007. | 2006

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang kelurahan

Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang kelurahan. | 2005

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 150 tahun 2003 tentang kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 150 tahun 2003 tentang kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi | 2003

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah | 2003

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri R.I

Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. | 2003

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2000 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2000 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2000 | 2000

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai pilitik [i.e. politik], bagai [i.e. bagi] pegawai negeri sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai pilitik [i.e. politik], bagai [i.e. bagi] pegawai negeri sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri | 1999

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 99 tahun 1999 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 99 tahun 1999 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri. | 1999

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 1997

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah | 1997

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah | 1997

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Himpunan peraturan perundang-undangan mengenai penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di daerah pemungutan suara daerah tingkat II dan daerah tingkat I

Himpunan peraturan perundang-undangan mengenai penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di daerah pemungutan suara daerah tingkat II dan daerah tingkat I. | 1996

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warganegara Republik Indonesia

Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warganegara Republik Indonesia. | 1995

Representative edition for this work grouping in the active catalog.

Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu di Daerah, pembentukan PPD I, PPD II dan PPLN serta pengecualian syarat penduduk bagi anggota badan penyelenggara/pelaksana Pemilu

Himpunan keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai susunan dan tata kerja Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu di Daerah, pembentukan PPD I, PPD II dan PPLN serta pengecualian syarat penduduk bagi anggota badan penyelenggara/pelaksana Pemilu. | 1995

Representative edition for this work grouping in the active catalog.